Kepala Daerah Tersangka Korupsi Bisa Diperiksa

JAKARTA-Istana tak ingin disalahkan atas berlarut-larutnya izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Staf khusus kepresidenan bidang hukum dan HAM Denny Indrayana meminta agar penegak hukum melanjutkan pemeriksaan kepala daerah kendati tanpa izin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sudah jelas peraturannya. Pemeriksaan bisa diteruskan tanpa harus menunggu izin dari presiden. Yakni, untuk anggota legislatif 30 hari setelah izin diajukan dan 60 hari untuk kepala daerah,"   kata Denny di Jakarta kemarin (14/8).

Sebelumnya diwartakan, upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sembilan kepala daerah tersangka korupsi terkendala izin pemeriksaan yang berbelit dan lama. Izin tersebut harus diajukan ke SBY untuk diverifikasi apakah kasus yang dihadapi para kepala daerah murni korupsi atau bermuatan politis. Verifikasi dilakukan agar stabilitas daerah tidak terpengaruh terhadap kasus yang menjerat kepala daerah.

Seperti diketahui, ada sembilan kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus korupsi. Yakni, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Muhtaddin Sera"i, Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Bulungan Budiman Arifin, Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Bupati Kolaka Buhari Matta, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin, Wakil Bupati Purwakarta Dudung P. Supari, dan Bupati Kepulauan Mentawai Edison Seleleobaja.