Kepala Desa Hingga Bupati, Ratusan Pejabat Jadi Korban KPK Gadungan

jpnn.com - BANDUNG - Penipuan dengan modus mengaku-ngaku sebagai petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata cukup sering terjadi. Tidak tanggung-tanggung, KPK sejauh ini telah menerima 140 laporan dari korban di seluruh penjuru negeri.
Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Miharja mengatakan, penipuan modus ini sebagian besar terjadi di tingkat desa hingga kelurahan. Korbannya adalah pejabat di daerah tersebut yang mudah dikelabui oknum.
Namun ada juga kepala daerah tingkat dua yang menjadi korban. Contohnya bupati Kutai Kartanegara tertipu hingga Rp 1 miliar dan kini kasus tersebut sudah masuk ke meja hijau.
"Ada juga yang kena Rp 2,5 miliar. Tapi baru dikasih Rp 25 juta," katanya usai bertemu Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/10).
Meski begitu, dia mengaku belum tahu jumlah kerugian secara keseluruhan akibat penipuan tersebut. Oleh karena itu, dia meminta para pejabat agar lebih hati-hati dan mengenal petugas KPK yang sesungguhnya.
Dia pun menjelaskan modus yang sering digunakan pelaku untuk mengelabui pejabat. Salah satunya dengan berjanji akan mengamankan suatu kasus yang tengah ditangani KPK.
Dengan bermodalkan kartu nama pelaku memberanikan diri untuk mengelabui pejabat. "Jadi jangan tertipu. KPK asli itu tidak pernah punya kartu nama," katanya.
Selain itu, lanjutnya, petugas KPK yang memeriksa pasti memiliki surat perintah tugas yang resmi. Tak hanya, kedatangan petugas KPK pun dipastikan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah terkait.
BANDUNG - Penipuan dengan modus mengaku-ngaku sebagai petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata cukup sering terjadi. Tidak tanggung-tanggung,
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia
- Ingin Kunjungi Arab Saudi, Prabowo Berencana Bangun Perkampungan Haji Indonesia
- Wamen LH Puji Aksi Nyata Agung Sedayu & WBI Lestarikan Lingkungan Pesisir
- Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu