Kepsek Mengaku Berani Merekrut Guru Honorer, Blak-blakan, Alasannya Jelas

jpnn.com - JAKARTA – Kebijakan cleansing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memberhentikan sejumlah guru honorer menuai kontroversi.

Para guru honorer yang terkena kebijakan cleansing ialah guru non-ASN yang dulunya direkrut kepala sekolah, tanpa seizin Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah memang tidak dibenarkan karena semua harus melalui prosedur yang berlaku.

Namun, sebagian kepala sekolah beralasan berani merekrut guru honorer karena sekolah yang dipimpinnya mengalami kekurangan guru.

Hal itu karena banyak guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

"Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah," Kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 112 Jakarta Barat Mutia di Jakarta, Selasa (23/7), ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI terkait permasalahan pemutusan kerja terhadap guru honorer.

Mutia mengatakan, banyaknya guru PNS yang pensiun menjadi salah satu dasar kepala sekolah merekrut guru honorer.

Namun, kata Mutia, hal itu dilakukan tidak langsung mengangkat tanpa ada upaya lainnya.