JPNN.com

Ketua MPR Sangat Khawatir Melihat Jumlah Pengangguran

Senin, 18 Mei 2020 – 16:38 WIB Ketua MPR Sangat Khawatir Melihat Jumlah Pengangguran - JPNN.com
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan upaya cegah tangkal penularan Covid-19 dengan pendekatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih perlu dilanjutkan.

Namun, ia menegaskan, para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab PSBB juga perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan. Sebab, dia berujar, sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perlu diingatkan bahwa ketika jumlah pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah sosial. Kecenderungan inilah yang perlu diwaspadai semua kepala daerah," ata Bamsoet, Senin (18/5).

Mantan wakil ketua DPR itu menuturkan, baik pemerintah maupun KADIN Indonesia sudah menerima laporan tentang jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK. Dari laporan semua asosiasi pengusaha, Kadin mencatat sudah enam juta pekerja yang dirumahkan atau di-PHK.

Jumlah itu mencakup pekerja dari berbagai sektor industri dan jasa. Antara lain pekerja transportasi darat, perhotelan, restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu serta ritel. "Industri otomotif tertekan karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan akibat mahalnya harga bahan baku," urai wakil ketua umum Kadin Indonesia itu.

Dia mengatakan jutaan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK tersebar di berbagai daerah yang menerapkan PSBB. Menurutnya, makin lama PSBB diberlakukan, masalahnya akan kian pelik.

"Penerapan PSBB memang diperlukan untuk cegah tangkal penularan Covid-19, tetapi PSBB yang berkepanjangan berpotensi menghadirkan masalah sosial karena gelembung angka pengangguran," ujar kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan.

Karena itu, untuk mencegah munculnya masalah sosial, dia mendorong semua kepala daerah memastikan PSBB berhasil mengurangi atau menurunkan angka penularan Covid-19. Menurunnya jumlah penularan Covid-19 memungkinkan daerah bersangkutan melakukan pelonggaran PSBB sebagai modal utama bagi masyarakat memulai lagi semua kegiatan produktif.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
adil