Ketum Parpol Ini Tolak Tunjangan DPR, Ayo Siapa Nyusul?
Dana itu sebaiknya untuk guru Honorer Saja.
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh kader partai banteng moncong putih di DPR agar tidak meminta kenaikan tunjangan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).
Rieke mengusulkan agar dana tersebut dialokasikan untuk pengangkatan guru honore kategori Dua (K2) jadi pegawai negeri sipil (PNS). Ia menilai tenaga dan guru honorer pasti lebih membutuhkan dana tersebut.
“Ketum bilang malu sama rakyat yang sedang tercekik gini. Kami setuju apa yang disampaikan ketum. Begitu juga guru honorer yang diangkat tetap jadi PNS, itu butuh anggaran di APBN. Makanya, tunjangan DPR sebaiknya dialokasikan untuk guru-guru honorer,” kata Rieke.
Menurut Rieke, dirinya berpandangan tidak etis disaat masyarakat sedang kesulitan ekonomi, tapi wakilnya di DPR meminta kenaikan tunjangan. Rieke yakin bahwa mayoritas anggota DPR akan menolak kenaikan tunjangan para wakil rakyat ini meski telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan itu.
“Saya yakin mayoritas anggota dewan mereka mengerti dimana konstituennya sama dengan di bawah. Sehingga tidak terhormat ketika kita minta tunjangan. Ini skala prioritas sehingga mayoritas anggota dewan pasti akan sepakat untuk menolak tunjangan,” katanya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh kader partai banteng
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AHY Bilang Begini Soal Pembagian Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo
- Temui SBY, Sudaryono Dapat Restu Demokrat untuk Pilgub Jateng?
- Paloh Sungkan Bahas Kursi Menteri, Drajad PAN: Beliau Paham Fatsun Politik
- Pernyataan Paloh yang Sungkan Minta Jatah Menteri Dianggap Basa-basi Politik
- KPU DKI Buka Pendaftaran PPS untuk Pilgub, Butuh 801 Orang
- Survei TBRC: Sudaryono Diyakini Mampu Membawa Perubahan Ekonomi Jawa Tengah