JPNN.com

KH Ma'ruf Amin dan Akar Sejarah Ulama di Kancah Kekuasaan

Oleh Imran Hasibuan*

Sabtu, 18 Agustus 2018 – 16:52 WIB KH Ma'ruf Amin dan Akar Sejarah Ulama di Kancah Kekuasaan - JPNN.com

jpnn.com - Sosok KH Ma'ruf Amin hari-hari ini ramai dibicarakan publik. Hal itu terkait terpilihnya ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019.

Sebagian orang menilai pemilihan Kiai Ma'ruf sebagai langkah pragmatis Jokowi untuk memenangi pertarungan politik ke depan. Menariknya, pemilihan Kiai Ma'ruf itu diwarnai drama politik yang berbuntut panjang.

Ingar bingar drama politik itu mengingatkan kita bahwa peranan ulama dalam sejarah politik di Indonesia terbilang besar. Sebagai misal Syekh Yusuf Al Maqassari (1627-1699).

Ulama besar asal Gowa, Sulawesi Selatan itu setelah berkelana 20 tahun lebih di Hijaz dan mancanegara demi mendalami ilmu keagamaan, lantas menjadi penasihat utama penguasa Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa (berkuasa 1651-1683). Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng mencapai masa keemasannya. Pelabuhannya menjadi pusat perdagangan internasional yang penting di Nusantara.

Sebaliknya, kapal-kapal Kesultanan Banten berlayar ke berbagai penjuru Nusantara dan dunia sebagai kekuatan dagang. Satu-satunya musuh utama Kesultanan Banten pada masa itu adalah VOC (Belanda). Kedua kekuatan itu berperang pada 1619 dan 1633-1639.

Selain itu, Sultan Ageng juga mengukuhkan Banten sebagai salah satu pusat Islam di Nusantara. Dengan begitu, keberadaan al-Maqassari -sebagai ulama yang memiliki jaringan ulama internasional- segera menjadi penting.

Al-Maqassari memainkan peranan penting bukan hanya dalam soal keagamaan, tapi juga dalam siasat politik. Ketika terjadi konflik antara Sultan Ageng dengan putranya, Abd al-Qahar yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji, al-Maqassari memihak Sultan Ageng.

Saat Sultan Haji mengundang bantuan Belanda dalam perang melawan ayahnya, al-Maqassari menentang keras kebijakan muridnya itu. Setelah bertempur selama setahun lebih, pada tahun 1683 Sultan Ageng akhirnya tertangkap pasukan Belanda, lantas dibuang ke Batavia. Pada 1692, Sultan Ageng Tirtayasa wafat di tanah pembuangan.

Pasca-tertangkapnya Sultan Ageng, Al-Maqassari dan Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng lainnya, memimpin pertempuran melawan pasukan Belanda dan Sultan Haji. Pasukan Al-Maqassari -yang terdiri atas sekitar 4.000 orang Banten, Makassar/Bugis, dan Jawa- melakukan perang gerilya di seluruh wilayah Jawa bagian Barat. Pasukan ini sulit ditaklukkan Belanda. Ini membuktikan keberanian dan kegigihan Al-Maqassari dalam menentang musuh.

Baru setelah dengan tipu daya, Belanda akhirnya berhasil menangkap Syekh Yusuf al-Maqassari pada Desember 1683. Dengan tertangkapnya ulama kharismatik ini, praktis Perang Banten berakhir. Sang ulama kemudian dibawa ke Batavia, dan kemudian dibuang ke Srilanka, karena khawatir kaum muslim akan membebaskannya.

Pada masa pergerakan kebangsaan pun para ulama berpolitik, meski tidak masuk dalam kekuasaan. Haidratus Syekh Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya mendeklarasikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang isinya menyerukan melawan penjajah Belanda yang ingin berkuasa lagi di bumi Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan bahkan terbentuk partai politik berasaskan Islam seperti Masjumi, Partai NU, Perti dan lain-lain. Pemimpin utama Masjumi yang juga seorang ulama terkemuka, Mohammad Natsir, pernah menjadi perdana menteri atau jabatan pemerintahan tertinggi pada masa Demokrasi Parlementer.

Pemimpin NU, Idham Chalid, juga menjabat wakil perdana menteri di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.

Sedangkan pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, memang tak ada ulama yang menjadi wakil presiden. Tapi, di masa reformasi Kiai Haji Abdurahman Wahid alias Gus Dur tampil sebagai Presiden RI (periode 1999-2001).

Dengan tampilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi, seakan meneruskan sejarah panjang ulama di kancah kekuasaan. Tak ada yang janggal mengenai hal itu alias lumrah saja.

Tugas kita sebagai warga-negara di ranah demokrasi adalah mengawal para pemimpin negara, termasuk Kiai Ma'ruf jika kelak terpilih sebagai Wakil Presiden RI. Kawal dengan kritik, bahkan yang keras sekalipun, jika kita anggap kebijakan dan sikapnya sebagai pemimpin telah melenceng dari yang digariskan.

Sebaliknya, apresiasi akan kita berikan saat kebijakan para pemimpin itu berkeadilan dan mensejahterakan rakyat.(***)

*Penulis adalah mantan wartawan yang telah menghasilkan sejumlah biografi tokoh-tokoh terkenal.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...