Khawatir Penolakan Kian Besar dan Merepotkan, Hayono Isman Minta Pemerintah Bergerak Cepat

Menpora RI di era Presiden Soeharto ini menilai bila pemerintah mengulur pemberlakuan UU ini terlalu lama, maka isu-isu liar yang berkembang di masyarakat bisa jadi akan semakin besar dan sulit untuk dibendung.
"Pemberlakuan yang cepat dapat mengeliminir beragam isu, hoaks, dan pendapat yang keliru mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari pembuatan UU Cipta Kerja ini," ujar Hayono.
Spekulasi yang dimaksud Hayono antara lain tuntutan agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Kemudian, tuntutan membatalkan UU Cipta Kerja, dan beragam protes dari pihak yang menurutnya kurang memahami esensi dari apa yang termaktub dalam UU tersebut.
Bila UU Cipta Kerja secepatnya diberlakukan, kata Hayono, maka polemik dan diskursus di masyarakat akan berfokus pada aturan turunan dari UU tersebut. Antara lain berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).
Diketahui bahwa penolakan terhadap omnibus law UU Ciptaker masih terus berlanjut. Siang ini, Selasa (20/10), berbagai elemen masyarakat kembali akan berunjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Elite Partai NasDem Hayono Isman beri solusi untuk meredam gelombang demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Legislator Tak Setuju Satgas PHK Prabowo Mengambil Alih Tugas Kemenaker
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu