Khawatir Penolakan Kian Besar dan Merepotkan, Hayono Isman Minta Pemerintah Bergerak Cepat
Menpora RI di era Presiden Soeharto ini menilai bila pemerintah mengulur pemberlakuan UU ini terlalu lama, maka isu-isu liar yang berkembang di masyarakat bisa jadi akan semakin besar dan sulit untuk dibendung.
"Pemberlakuan yang cepat dapat mengeliminir beragam isu, hoaks, dan pendapat yang keliru mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari pembuatan UU Cipta Kerja ini," ujar Hayono.
Spekulasi yang dimaksud Hayono antara lain tuntutan agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Kemudian, tuntutan membatalkan UU Cipta Kerja, dan beragam protes dari pihak yang menurutnya kurang memahami esensi dari apa yang termaktub dalam UU tersebut.
Bila UU Cipta Kerja secepatnya diberlakukan, kata Hayono, maka polemik dan diskursus di masyarakat akan berfokus pada aturan turunan dari UU tersebut. Antara lain berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).
Diketahui bahwa penolakan terhadap omnibus law UU Ciptaker masih terus berlanjut. Siang ini, Selasa (20/10), berbagai elemen masyarakat kembali akan berunjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta.(antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Elite Partai NasDem Hayono Isman beri solusi untuk meredam gelombang demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- 4 Menteri Jokowi Ini Dihadirkan pada Sidang PHPU Pilpres di MK? Tunggu Saja
- Didampingi Mentan Amran Kunjungi Panen Padi di Sigi, Jokowi: Bagus
- Timnas AMIN Seret 8 Menteri Jokowi ke Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024
- PSI Mengeklaim Warga Jakarta Butuh Gubernur seperti Jokowi
- PSI Munculkan Nama Kaesang dan Grace Natalie Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta
- Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Bersama IWAPI di Hari Perempuan Internasional