KIBAR: Waspadai Konglomerasi Dalam Industri Beras Nasional
Sementara korporasi besar, kata Syaiful, didukung modal kerja tak terbatas dan teknologi moderen sehingga mampu menghasilkan beras berkualitas yang baik.
Bahkan, mereka menjual beras dengan paket minyak goreng untuk menguasai pasar beras nasional.
"Jika kondisi ini dibiarkan, ibaratnya pemerintah sama saja membuka kotak pandora masuknya konglomerasi beras di sektor pangan, yang sejak masa pemerintahan Suharto ruang tersebut dengan tegas tidak boleh dimasuki oleh korporasi besar," tegas Syaiful.
Oleh karena itu, menurut Syaiful, untuk menuju swasembada beras nasional, pemerintah seharusnya mendorong modernisasi industri penggilingan padi rakyat agar mereka bisa menghasilkan rendemen yang bagus dan beras berkualitas baik.
"Kalau industri penggilingan padi rakyat bisa meningkatkan rendemen 3 sampai 5 persen saja, otomatis harga pokok produksi beras juga semakin murah dan efisien, sehingga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan internasional. Bahkan CBP tidak perlu lagi dipenuhi dari impor, dengan produksi beras dalam negeri sudah lebih dari cukup," tutupnya. (dil/jpnn)
Keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton di penghujung 2022 dan awal 2023 telah menimbulkan pro kontra di masyarakat
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Wamenaker Afriansyah: Pertahankan Nilai-Nilai Pancasila dalam Hubungan Industrial
- IRPII & Kemenparekraf Resmi Teken MoU untuk Kemajuan Industri Periklanan
- Kabar Baik dari Menko Airlangga, CNGR Advanced Material dari China Sepakat Kerja Sama R&D dengan UGM
- BRI Dipercaya jadi Penyimpan Dana Margin Kliring Berjangka Indonesia
- Kosmepack Siap Bantu Industri Kecil, Menengah hingga Produsen Skala Besar
- Wamendag Jerry Berikan Solusi Terhadap Proses Perizinan Bahan Baku Industri dari Mendag Korea