Kisruh Desa Wadas, Kementerian ESDM Dapat Peringatan dari Komisi VII, Keras!
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik, sehingga menimbulkan penolakan.
Komisi VII DPR RI hingga saat ini juga mendapat laporan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait usaha penambangan di Desa Wadas.
Mulyanto berharap pemerintah tidak memaksakan kehendak bila amdal penambangan dan rencana pembangunan Bendungan Bener tidak baik.
Menurutnya pemerintah harus melaksanakan pembangunan dengan pendekatan prosperity approach bukan dengan security approach.
"Titik masalah terutama terkait penambangan batu andesit, yang sebagian akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima JPNN, Kamis (10/2).
Penambangan itu, kata dia, tidak menyajikan AMDAL yang akurat dan tidak melaporkan adanya penolakan dari warga Desa Wadas.
"Yang terjadi kemudian justru adalah tindakan aparat penegak hukum yang represif dan intimidatif," terang Mulyanto.
Oleh karena itu, PKS mendesak pemerintah untuk segera menghentikan teror kekerasan terhadap warga. Segera bangun dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan upaya pembangunan nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kementerian ESDM tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) selama amdalnya tidak disusun dengan baik sehingga menimbulkan penolakan dari warga.
- PLN Memastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik pada April-Juni 2024
- Komisi VII Bakal Cecar Menteri ESDM soal Tambang Shanty Alda
- Komisi VII DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil yang Diduga Menyalahgunakan Wewenang
- Kasus Korupsi Tunjangan Kinerja, 10 Pegawai Kementerian ESDM Dituntut Penjara Sebegini
- Kementerian ESDM: Listrik Ilegal Merugikan Negara Rp 4,9 Triliun
- Potensi Energi Terbarukan di Indonesia Melimpah, Daerah Penghasil Untung