Kisruh di Masyarakat, Hentikan Gerakan 2019 Ganti Presiden!
jpnn.com, BANDUNG - Garda Nasional Untuk Rakyat meminta PKS tidak memprovokasi masyarakat dengan tagar 2019 Ganti Presiden.
Itu disampaikan mereka dalam aksi protes depan kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat.
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan "PKS jangan rusak demokrasi dengan menunggangi lewat tagar banci 2019" dan "bermain fair PKS jangan bikin rusuh pilpres" dan "tolak agenda deklarasi 2019 ganti presiden".
Massa GNR ini juga membawa surat pernyataan bahwa PKS tidak mendukung ideologi Indonesia diganti menjadi khilafah. GNR juga mempertanyakan petinggi DPW PKS Jabar yang enggan menandatangani usul pembubaran HTI.
"Mereka enggan menandatangani surat pernyataan yang kita bawa, mereka enggan juga menjelaskan kenapa tidak mau tandatangan," kata koordinator aksi, Johan Saputra, Kamis (13/9).
Johan mengatakan gerakan 2019 ganti presiden yang diinisiasi oleh petinggi PKS ini membuat resah masyarakat.
Pasalnya, gerakan tersebut terindikasi untuk memecah belah masyarakat jelang pilpres 2019 mendatang.
"Kami GNR Jabar menginginkan pemilu dan pilpres 2019 berjalan damai dan tentram. Kami meminta PKS untuk stop memprovokasi rakyat dengan tagar ganti presiden," kata Johan saat aksi di DPW PKS Jawa Barat, Rabu, Jl Soekarno Hatta Bandung.
PKS diminta bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di masyarakat karena gerakan 2019 Ganti Presiden.
- Pasangan AMIN Bakal Rangkul Semua Pihak jika Menang Pemilu 2024
- Mardani Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tidak Tuntas Hingga Akhir 2024
- 11 Ribu Honorer Teknis Administrasi Siap-Siap Diangkat PPPK, Data Clear Tanpa Bodong
- 6 Masalah Besar Bikin Jutaan Honorer Belum Bisa Tenang, Semoga Poin 4 Dikabulkan
- Masa Transisi sebelum Honorer jadi PPPK, Guspardi: Apa Maksudnya?
- 3 Hal Penting Harus Dilakukan sebelum Angkat Honorer jadi PPPK & PNS