Kisruh di Masyarakat, Hentikan Gerakan 2019 Ganti Presiden!
Johan mengatakan Gerakan #2019GantiPresiden hanya untuk menaikkan citra Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di mata publik.
Padahal sudah jelas pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon.
Tidak hanya itu, GNR melihat dengan terjadinya konflik atau penolakan di berbagai kota seperti Batam, Pekanbaru, Surabaya dan beberapa kota lainnya ini menjadi bukti jelas bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Kami menuntut agar penggunaan tagar ini segera dihentikan, jika ada tagar Jokowi Dua Periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar," tegasnya.
GNR, kata Johan, juga menuntut PKS bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di masyarakat karena gerakan ini diinisiasi partai tersebut..
"Kami meminta kepada PKS sebagai partai politik untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan yang sifatnya bisa memecah belah bangsa untuk menaikkan elektabilitas. Meminta PKS Bertarunglah secara fair, berkompetisilah secara sehat dan penuh suka cita," tegasnya. (flo/jpnn)
PKS diminta bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di masyarakat karena gerakan 2019 Ganti Presiden.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Pasangan AMIN Bakal Rangkul Semua Pihak jika Menang Pemilu 2024
- Mardani Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tidak Tuntas Hingga Akhir 2024
- 11 Ribu Honorer Teknis Administrasi Siap-Siap Diangkat PPPK, Data Clear Tanpa Bodong
- 6 Masalah Besar Bikin Jutaan Honorer Belum Bisa Tenang, Semoga Poin 4 Dikabulkan
- Masa Transisi sebelum Honorer jadi PPPK, Guspardi: Apa Maksudnya?
- 3 Hal Penting Harus Dilakukan sebelum Angkat Honorer jadi PPPK & PNS