Kisruh TWK KPK Tak Kunjung Tuntas, Ini Asumsi Kapitra PDIP, Keras

"Kalau itu dibenarkan, maka jutaan orang akan protes ke pemerintah jika dia tidak lulus pegawai negeri, dia tidak lulus instansi pemerintah lainnya, seperti akademi militer dan polisi, ini yang bahaya," tutur pria berdarah Minang itu.

Sebelumnya, Ombudsman RI menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan masalah 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos TWK pada proses peralihan menjadi ASN.

Ombudsman menilai presiden perlu turun tangan, karena posisinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.

"Jadi, presiden perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai KPK menjadi pegawai ASN," ujar Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/7).

Baca Juga: HNW: Masa Jabatan Jokowi sebagai Presiden Berakhir 2024, Bukan 2027

Ombudsman sendiri menemukan dugaan maladministrasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan TWK KPK, hingga penetapan hasil asesmen wawancara kebangsaan tersebut. (cr1/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: