KKB Makin Keji, Wakil Ketua MPR Berduka dan Minta Pemerintah Lebih Tegas
Menurutnya, tata kelola dana otsus harus dievaluasi baik dari sisi perencanaan, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya. Dia menegaskan hal ini sangatlah penting, karena jumlah dana begitu besar tetapi hasil tidak optimal.
Pemerintah pusat, kata Syarief, harus tegas dalam memastikan penggunaan dana otsus secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks domestik, dia melanjutkan, penegasan status KKB jelas adalah kelompok kriminal bersenjata yang memberikan legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi teror kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian Papua menjadi salah satu tugas pemerintah termasuk menteri luar negeri untuk melakukan diplomasi yang efektif di berbagai forum internasional.
“Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, sehingga solusinya pun harus integratif dan komprehensif. Namun begitu, pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB yang meneror warga sipil,” tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan tindakan keji dan kekerasan KKB di Papua sudah tidak dapat ditoleransi lagi.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Parpol Lain di Luar Koalisi Indonesia Maju
- Bamsoet dan Jakpro Siapkan Pengembangan KEK Otomotif Pulomas Jakarta
- Terima Daulat Budaya Nusantara, Bamsoet Dukung Touring Kebudayaan Borobudur to Berlin
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
- Bamsoet Apresiasi 60 Kader Pemuda Pancasila Terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024