KLB Pecat AHY, Moeldoko Ketum Demokrat, Pak SBY: Tidak Sah, Ilegal
jpnn.com, CIKEAS - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat pascaterpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).
Diketahui, forum KLB tersebut juga memecat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum PD.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto : Ricardo/JPNN.com
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa KLB yang diselenggarakan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) tersebut ilegal.
SBY menyimpulkan bahwa KLB yang digelar di Sibolangit gagal memenuhi persyaratan yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD.
"Kesimpulannya, semua persyaratan untuk KLB ini gagal dipenuhi, sehingga tidak sah dan ilegal," tegas SBY dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3) malam.
Presiden Keenam RI itu menyebut setidaknya ada empat ketentuan dalam pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat untuk dapat menggelar KLB.
Keempat ketentuan itu ialah KLB bisa diselenggarakan atas permintaan majelis tinggi partai, direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), direstui satu per dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan terakhir disetujui majelis tinggi partai.
Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY bereaksi keras atas KLB yang pecat AHY dan pilih Moeldoko sebagai ketum Demokrat.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital