KLH Putuskan Undur Pengumuman Adipura
Rabu, 02 Juni 2010 – 21:09 WIB
JAKARTA - Jelang pengumuman penghargaan Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia cukup merasa harap-harap cemas. Rencananya sendiri, penentuan daerah mana saja yang menerima penghargaan supremasi tertinggi di bidang kebersihan itu, akan disampaikan oleh Menteri KLH Prof Gusti Hatta, pada Kamis (3/6). Namun nyatanya, pengumuman itu diputuskan harus diundur.
"Penilaian Adipura seluruh daerah di Indonesia sudah selesai diverifikasi, datanya lengkap. Tinggal dirapatkan, serta diputuskan oleh Pak Menteri besok, sesuai dengan kriteria penilaian yang ada," ujar Koordinator Penyelenggara Adipura KLH, Tri Bambang L Sonny, di kantornya kawasan Jl DI Panjaitan, Jakarta, Rabu (2/6).
Menurut Sonny - sapaan akrabnya - pula, setelah diputuskan oleh Menteri KLH, nantinya akan segera diumumkan daerah mana saja yang dianggap berhak menerima, paling lambat pada Senin (7/6) mendatang. Baik itu untuk kategori metropolitan, kota besar, maupun kota kecil. Diperkirakan katanya, kali ini jumlah daerah yang bakal memboyong piala persegi panjang berbalut warna emas tersebut, akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kalau Adipura tahun lalu, jumlahnya ada 126 daerah. Sedangkan tahun 2009/2010 ini, sepertinya lebih banyak lagi, sekitar 141 kabupaten/kota yang menerima. Tergantung keputusan akhir Pak Menteri, setelah melihat data yang ada. Sedangkan Piala (Anugerah) Kalpataru tetap untuk 12 orang yang dianggap sebagai pelopor," ujar Sonny, yang juga menjabat Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil (UKS) KLH ini.
JAKARTA - Jelang pengumuman penghargaan Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia cukup merasa
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat