KLHK Ungkap Foto Satelit NASA Terkait Pemberian Izin Sawit 2009

KLHK Ungkap Foto Satelit NASA Terkait Pemberian Izin Sawit 2009
Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK Nunu Anugrah. Foto: KLHK

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu menjelaskan kepada publik terkait dua foto satelit NASA (National Aeronautics and Space Administration) tahun 2001 dan 2019 yang diberitakan oleh berbagai media massa merupakan konsesi sawit PT Dongin Prabhawa di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

“Konsesi sawit itu merupakan pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawitnya diberikan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 5 Oktober 2009 seluas 34.057 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK Nunu Anugrah, dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/11/2021).

Menurut Nunu, dua foto satelit NASA liputan 2001 dan 2019 tersebut tidak cukup untuk menggambarkan laju pergerakan deforestasi di konsesi sawit tersebut dari tahun ke tahun, dan tudingan deforestasi diarahkan kepada pemerintah saat ini.

Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka KLHK perlu menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut, pada saat pelepasan kawasan hutan dan pemberian izin sawit tersebut.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian foto satelit 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Nunu Anugrah menjelaskan data liputan satelit tahunan tersebut sangat penting untuk disajikan. Tujuannya agar informasi data satelit tidak terputus jika hanya menyajikan foto satelit 2001 dan 2019 saja. Gambaran itu jelas membuat persepsi publik yang tidak tepat.

“KLHK menggaris-bawahi bahwa deforestasi di konsesi sawit PT Dongin Prabhawa mulai dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2011, dua tahun setelah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sawit tersebut, yang diberikan pada awal Oktober 2009,” kata Nunu.

Lebih lanjut, Nunu menjelaskan pergerakan deforestasi tersebut terus meluas pada 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Untuk tidak menimbulkan kegagalan persepsi yang luas dan untuk keadilan informasi bagi publik, maka KLHK perlu menunjukkan foto liputan satelit secara series mulai 2009 di areal konsesi tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News