KNPI: Pemilu Serentak 2019 Bukti Terus Membaiknya Demokrasi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menilai demokrasi Indonesia masih kondusif usai Pemilu Serentak 2019. Pesta demokrasi yang puncaknya digelar 17 April lalu menjadi bukti demokrasi Indonesia terus membaik.
Bendahara Umum DPP KNPI Twedy Ginting mengatakan, era Orde Lama, Orde Baru dan reformasi merupakan bentuk dari cara demokrasi di Indonesia. Nah, puncaknya merupakan Pemilu 2019. "Puncaknya adalah Pemilu 2019 kemarin secara serentak, yang menyita perhatian seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia," kata Twedy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/4).
Twedy optimistis demokrasi Indonesia ke depan akan berjalan kondusif. Menurutnya untuk peserta pemilu yang tidak puas akan hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum yang berlaku. "Ini merupakan cara dari kedewasaan demokrasi kita," ucapnya.
(Baca Juga: KPU Ingin Penyaluran Santunan Merata)
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan pastisipasi pemilih yang tinggi dalam Pemilu 2019 telah memastikan bahwa masyarakat telah cerdas dalam berdemokrasi. Sebab pemerintah menyatakan sebanyak 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya.
"Antusiasme dan ekspresi politik yang luar biasa sudah ditunjukkan oleh warga negara Indonesia untuk menentukan pilihannya di lima surat suara," ucap Titi dalam diskusi Menakar Kedewasaan Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan KNPI di Cikini, Selasa (30/4).
Namun, Titi juga menyebut pemilu serentak yang terselenggara di Indonesia bukan hal yang mudah. Sebab pemilihan legislator, serta presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan. "Tidak perlulah terlalu berbangga hati karena menyelenggarakan pemilu yang paling rumit di dunia, tetapi setidaknya kita mampu melakukannya pada 17 April dengan berbagai catatan," katanya. (*adk/jpnn)
Twedy Ginting optimistis demokrasi Indonesia ke depan akan berjalan kondusif. Buat yang tidak puas hasil Pemilu 2019, bisa menempuh jalur hukum.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Aktivis KNPI Jakarta David Hamka Minta Gubernur Pramono Optimalkan Peran Pemuda Cegah Tawuran
- Pengamat BRIN: Wapres Gibran Berperan untuk Perkuat Demokrasi Sipil
- Pengamat Politik IPI: Gibran Berperan Penting Merawat Demokrasi Sipil