Koalisi Jokowi Memanas, Muncul Dukun, Menteri PKB Disentil

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sama-sama berada di koalisi pendukung Joko Widodo alias Jokowi, memanas.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani bereaksi atas pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid yang menyebut PPP bisa bubar, jika tidak bersama Jokowi di Pilpres 2019.
"Pak Jazilul kayak dukun saja, yang bisa memprediksi bubar atau tidaknya suatu partai. Jadi Pak Jazilul fokus memperjuangkan Cak Imin (Muhaimin Iskandar-red)-lah," ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/4).
Anggota Komisi III DPR ini pun mengingatkan elite PKB itu untuk bersiap bahagia atau kecewa kalau ketum PKB tidak dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Jadi daripada susah memprediksi PPP, mending dia menyiapkan diri untuk gembira atau menyiapkan diri untuk bersedih hati. Kata Cak Imin kan kalau enggak dipilih Jokowi patah hati. Yang penting kalau patah hati jangan lama-lama," sindirnya.
Soal pernyataan Jazilul yang menyebut kontribusi PPP minim sekali di pemerintahan Jokowi, wakil rakyat asal Jawa Tengah ini justru balik bertanya.
"Emang kontribusi PKB apa selama pemerintahan Pak Jokowi. Menterinya mana sih yang ada di sepuluh besar menteri terbaik dari PKB, kan enggak ada. Jadi kalau bicara kontribusi suruh bercermin dulu kontribusinya PKB apa ke pemerintahan," pungkas Arsul. (fat/jpnn)
Koalisi partai pendukung Jokowi mulai saling sindir, bersaing, merasa paling benar.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi