Koalisi LSM Tolak Tim Hemat Anggaran
Jumat, 22 Oktober 2010 – 17:41 WIB
JAKARTA - Koordinator koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk APBN Kesejahteraan, AH Maftuchan, menolak rencana pembentukan tim penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami dari koalisi menolak rencana pembentukan tim penghematan anggaran, karena tim itu justru berpotensi memboroskan keuangan negara," kata Maftuchan, di DPR Senayan Jakarta, Jumat (22/10). "Yang kita kehendaki adalah Presiden SBY membenahi seluruh jajarannya secara faktual dan tidak kompromi dengan siapa pun, termasuk Setgab Koalisi parpol pendukung," tegas Maftuchan.
Selain berpotensi memboroskan anggaran, kata Maftuchan, keberadaan tim penghematan anggaran tersebut juga berpotensi terjadinya tumpang-tindih kewenangan fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah mempunyai peran dan tugas untuk itu. "Problem utamanya bukan lagi pada institusi, tapi lebih kepada komitmen dan integritas presiden untuk memberikan contoh dan memerintahkan seluruh pembatunya harus berhemat menggunakan uang rakyat," tegasnya.
Belajar dari cara-cara yang selama ini digunakan presiden dalam merespon kehendak masyarakat dengan cara membentuk satgas jelas itu tidak memenuhi keinginan masyarakat secara lebih merata. Pembentukan tim atau satgas itu justru lebih terkesan Presiden SBY melepas tanggung jawabnya secara sistematis. Sementara masalah tetap terjadi," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Koordinator koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk APBN Kesejahteraan, AH Maftuchan, menolak rencana pembentukan tim penghematan
BERITA TERKAIT
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat