Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran yang Serius

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia (HAM), Kamis (28/12).
Dalam diskusi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil memandang demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran yang serius.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengungkapkan kemunduran demokrasi Indonesia di era pemerintahan Jokowi ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM di mana puncaknya adalah tujuan kepentingan politik elektoral.
"Demokrasi kita mundur dan mengarah pada otoritarianisme, karena tidak berfungsinya kontrol terhadap kekuasaan," kata Halili Hasan.
Dia menilai pengawasan atas kekuasaan antarkelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Yang terjadi justru sebaliknya, cabang-cabang kekuasaan yang ada bersekongkol melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.
"Bentuk yang lain, kekuasaan politik eksekutif di bawah presiden melakukan kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun yudikatif," imbuhnya.
Di tengah kemandekan fungsi pengawasan di level kelembagaan, lanjut dia, fungsi kontrol di level rakyat juga dibungkam.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai kemunduran demokrasi di era pemerintahan Jokowi ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu