Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik draft perpres soal tugas TNI dalam mengatasi masalah terorisme.
Lenny Damaik mengungkap bentuk keetidakadilan dalam peradilan militer terkait kasus kematian anaknya yang diduga dianiaya oknum TNI. Pelaku…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar dilakukan reformasi peradilan militer dan hentikan praktik impunitas terhadap…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti konflik agraria melibatkan TNI dan warga di Pasuruan dan Luwu…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendorong dilakukannya reformasi terhadap peradilan militer.
Koalisi masyarakat sipil menyoroti tindakan personel TNI Kodam VI/Mulawarman di Kutai Barat yang masuk ranah penegakan hukum narkoba.
Koalisi masyarakat sipil mengulas soal ancaman militerisme bagi kebebasan sipil, baik di lingkungan akademik dalam diskusi di Unmul…
Koalisi masyarakat sipil minta Presiden Prabowo Subianto jangan hanya membentuk Tim Reformasi Polri, tetapi juga Kejaksaan dan Lapas.…
Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan dugaan pencatutan nama dalam dokumen RUU KUHAP yang disahkan di tingkat I.
Koalisi masyarakat sipil menyebut periode kepemimpinan Soeharto diwarnai pelanggaran HAM, sehingga tak layak ditetapkan pahlawan.
Koalisi masyarakat sipil sektor keamanan menilai demokrasi dalam posisi terancam di tengah menguatnya militerisme di ruang sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil menolak pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto tersebut dan memandang ini sebagai pengkhianatan terhadap Reformasi.
Koalisi masyarakat sipil menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden kedua RI Soeharto. Apa alasannya?
Lembaga kajian De Jure bersama KMS untuk Reformasi Sektor Keamanan terus menyuarakan perlunya pembenahan aparat penegak hukum dan…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta kembalikan militer ke barak serta akhiri multifungsi dan impunitas tentara.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk memberi masukan kepada tim reformasi Polri.
Koalisi masyarakat sipil menilai langkah pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan DPR RI melawan kehendak rakyat.
Pernyataan Fadli Zon melampaui kewenangan seorang menteri dan bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan, UU HAM, serta UU Pengadilan…
Koalisi mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, akumulasi kewenangan di satu tangan harus dihindari.
Koalisi menilai langkah para petinggi TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9), untuk melaporkan Ferry Irwandi…
Koalisi menilai bahwa akar persoalan dari gejolak ini adalah kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi.
JPNN.com 
