Koalisi masyarakat sipil soroti penegakan hukum oleh TNI di kasus Mayor Dedi Hasibuan menggeruduk Mapolrestabes Medan,
Koalisi Masyarakat Sipil menyentil pimpinan KPK Johanis Tanak terkait kasus dugaan suap Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi. Minta dewas…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi UU TNI saat ini tidak diperlukan. Begini kekhawatirannya.
Koalisi masyarakat sipil kembali menyoroti draf revisi UU TNI yang dianggap sebagai kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Begini…
Koalisi Masyarakat Sipil mendeklarasikan kawal Pemilu 2024. Publik harus mencermati jangan sampai ada penundaan pesta demokrasi.
Koalisi masyarakat sipil selamatkan tambang meminta pemerintah untuk benar-benar melindungi hak warga di sekitar lokasi tambang.
Tim pencari fakta Tragedi Kanjuruhan dari koalisi masyarakat sipil membeberkan 12 temuan. Diduga terjadi kejahatan sistematis oleh aparat.
Julius Ibrani mengkhawatirkan sidang dugaan pelanggaran HAM Berat Paniai tak mengungkap dua hal penting ini.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi mempertanyakan urgensi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui peraturan presiden.
Koalisi Masyarakat Kalsel menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka menyampaikan aduan atas perbuatan mafia di…
Setelah laporannya ditolak Polda Metro Jaya, Haris Azhar Cs dan Koalisi Masyarakat Sipil menyiapkan perlawanan terhadap Luhut Binsar…
Koalisi Serius Revisi UU ITE meminta DPR RI mengkaji secara serius Revisi UU ITE yang diinisiasi pemerintah. RUU…
Komisi III sudah meminta pemerintah berhari-hati dalam menetapkan perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
FPI dibubarkan, berikut ini pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil menanggapi terbitnya SKB pembubaran FPI yang diteken enam pejabat…
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam kekerasan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan agama terhadap sebuah…
Wabah corona meluas, sebanyak 45 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Jokowi segera menetapkan status…
Kelompok masyarakat sipil menolak rencana Sekretariat Jenderal DPR melakukan rapid test virus Corona (COVID-19) terhadap seluruh anggota DPR
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI…
Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) gagal mencatat sejarah sebagai beleid supercepat dengan pembahasan yang dilakukan DPR…
Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) gagal mencatat sejarah sebagai wet yang pembahasannya di DPR paling cepat.
Masyarakat sipil yang bergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional (GPDK) menyerukan agar dua pasangan calon presiden…
JPNN.com 
