Koalisi Parlemen di Jatim Merujuk ke Pusat

jpnn.com - SURABAYA – Partai-partai politik di Jawa Timur mulai bergerak membentuk koalisi parlemen. Buktinya, PDIP menyambut baik usul Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang ingin Koalisi Merah Hijau (PDIP-PKB) juga terjadi di daerah.

Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji Tjondropragolo bahkan mengusulkan lebih konkret lagi. Yakni, membentuk koalisi untuk 18 pilkada yang berlangsung di Jatim pada 2015 mendatang. ’’Tidak ada masalah untuk usulan koalisi permanen tersebut. Itu sudah by nature (alamiah, Red),’’ katanya.

Hanya, Sirmadji menyebut sangat mungkin koalisi saat 18 pilkada nanti bisa berubah. ’’Idealnya memang seperti itu, tapi kadang dinamika politik di daerah berbeda. Tapi, kami akan selalu memprioritaskan calon Koalisi Bang-Jo (Abang Ijo, alias Merah Hijau, Red),’’ papar pria yang menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 tersebut.

Sirmadji mengungkapkan, bila memang Koalisi Bang-Jo tersebut terus berlanjut di pilkada, Sirmadji yakin banyak kepala daerah yang nanti berasal dari koalisi tersebut. ’’Ini tentu akan memudahkan tugas Jokowi sebagai presiden ketika harus berkoordinasi dengan daerah,’’ terangnya.

Di antara total 18 pilkada pada 2015, 10 dikuasai PDIP dan PKB. Yakni, Surabaya, Banyuwangi, Jember, Kota Blitar, Kediri, Trenggalek, Sumenep, Ngawi, Nganjuk, dan Mojokerto. Sementara itu, ada tiga daerah yang benar-benar ’’lepas’’, yakni Gresik, Lamongan, dan Bojonegoro. ’’Di tiga daerah tersebut, tampaknya, kami akan berkoalisi sehingga menjadi daerah yang dimenangkan Koalisi Bang-Jo,’’ ucapnya.

Di sisi lain, DPW PKS Jatim menyatakan siap mengambil sikap oposisi kritis terhadap Pemprov Jatim. ’’Instruksi dari DPP adalah menjadi partai yang kritis pada eksekutif maupun legislatif,’’ kata Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto.

Pria yang bakal duduk sebagai anggota DPRD Jatim tersebut mengatakan, platform Koalisi Merah Putih tetap sama dan solid. ’’Termasuk pula soal peluang terjadinya koalisi dalam mengusung calon kepala daerah-wakil kepala daerah,’’ terang mantan pengurus Yayasan Al Falah tersebut.

Hanya, Hamy mengatakan, yang menjadi pertimbangan utama dalam mengusung kepala daerah adalah dinamika politik yang berkembang di kawasan tersebut. ’’Bisa jadi, ada satu tokoh yang meski bukan dari Koalisi Merah Putih tapi mempunyai visi dan misi sesuai platform kami,’’ terangnya.