Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar

Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar
Presiden Jokowi saat berdialog dengan tiga kepala desa, salah satunya Zuliatman (kanan), dari Kabupaten Sijunjung, Sumbar, Rabu (10/4). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan perwakilan kepala desa se-Indonesia memutihkan ruang Tennis Indoor Stadium, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4) sore dalam ajang silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Forum bertajuk "Bersatu Desa Maju" itu juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Menko Polhukam Wiranto.

Pertemuan itu berlangsung kocak ketika terjadi dialog antara Jokowi dengan tiga orang kepala desa yang diminta naik ke podium tempat Presiden ketujuh RI itu berdiri. Salah satunya adalah kepala desa dari Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Zuliatman namanya.

Setelah memperkenalkan namanya, Zul, begitu dia disapa, berbicara dengan bersemangat. Ucapan terima kasih pun disampaikannya kepada Jokowi yang telah memanggilnya ke atas panggung. Baginya, berdiri sepanggung dengan orang nomor satu di republik ini hal yang langka.

"Gemetar saya pak. Ini suatu kesempatan yang langka, dan sangat sulit akan terjadi pada diri pribadi saya Pak, kalau bapak tidak jadi presiden lagi nanti," ucap Zul dengan logat khas Minang, disambut tawa kades lainnya.

(Baca Juga: Silaturahmi dengan Jokowi, Kades Kompak Pakai Baju Putih)

Jokowi yang kembali maju sebagai calon presiden petahana di Pilpres 2019 pada 17 April mendatang, hanya tertawa kecil mendengar penuturan Zul.

Mewakili para kepala desa yang hadir, Zul juga menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang telah menggulirkan dana desa. Besarnya uang yang dimiliki desa, katanya, membuat jabatan kades lebih prestisius dibanding sebelumnya.

Kepada Jokowi, dia juga mengeluhkan seringnya intimidasi atau gertakan dari aparat penegak hukum terhadap kades soal pengelolaan dana desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News