Komisi D DPRD DKI Dinilai Mandul

"Seperti pansus minimarket misalnya. Bagaimana mau buat pansus kalau ketua komisi tidak sensitif soal itu. Bukan cuma soal minimarket, ada puluhan persoalan lain. Rapat saja dalam satu tahun bisa dihitung jari. Ini anggota dewan kok tidak malu makan gaji buta," katanya.

Sebenarnya, agar Komisi D lebih greget menyikapi setiap persoalan dan mengantisipasi segala kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan pada pembangunan, sejumlah anggota sering mengusulkan agar digelar rapat bersama membahas persoalan. Selain rapat juga meninjau ke lapangan. Namun, usulan itu selalu dimentahkan ketua komisi yang digawangi Berlin Hutajulu dari Fraksi Partai Demokrat. Program yang digagas juga tidak pernah dibahas bersama dengan anggota. Begitu juga ketika ada sebuah persoalan yang harus dituntaskan.

"Bahkan kami sampai malu, masak di depan SKPD secara terang-terangan bicara, nanti diselesaikan setengah kamar saja dengan ketua dewan. Ini apa-apaaan. Wakil rakyat kok begitu. Kalau tidak percaya, tanya SKPD. Malu, itu di depan forum," tambah anggota Komisi D, Boy Bernadi Sadikin, dari Fraksi PDIP.

Akibat tidak ada sensitivitas dari Ketua Komisi D itu, Boy menyayangkan pernyataan Presiden SBY yang menyatakan DKI pepesan kosong. Mengingat mandulnya pembangunan dan lemahnya pengawasan pembangunan di Jakarta akibat mandulnya kader Partai Demokrat juga. "Ini memang bukan persoalan partai. Ini murni persoalan individu. Karena yang gerah dengan sikap ketua komisi yang dianggap arogan itu juga banyak yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Mereka banyak yang ikut tandatangan melayangkan mosi tidak percaya," tambah anggota Komisi D dari PDS, Farel Silalahi.