Komisi II Dorong Pemerintah Bikin Road Map Penyelesaian Honorer dan CPNS

"Misalnya tahun ini kita butuh berapa ribu untuk CPNS, berapa ribu untuk PPPK, sehingga menjadi jelas konsep tentang ASN ini," jelasnya.
Menurut dia, jangan sampai persoalan ini tidak terselesaikan. Pemerintah harus memastikan formasi yang benar-benar dibutuhkan instansi pusat dan daerah di dalam melakukan rekrutmen CPNS.
"Jangan sampai seperti tadi kebutuhan guru itu masih kekurangan 800 ribu, nah bagaimana penyelesaiannya ke depan? Belum lagi soal pemerataan, distribusi, dan bagaimana formasi itu benar-benar dibutuhkan oleh instansi pusat maupun daerah," kata Arwani.
Lebih jauh Arwani menjelaskan bahwa pihaknya juga menekankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk memerhatikan persoalan ini.
"Antara kemampuan fiskal pemerintah dengan prioriumtas politik anggaran yang harus dijalankan pemerintah itu harus seimbang," tandas Arwani. (boy/jpnn)
Selain meminta Perpres PPPK segera diterbitkan, Komisi II DPR juga menyoroti soal road map penyelesaian tenaga honorer dan CPNS..
Redaktur & Reporter : Boy
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Soal Jadwal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, Pak Alim Sanjaya Beri Penjelasan Begini
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS