JPNN.com 
Komisi III DPR RI Didesak Segera Evaluasi dan Revisi UU KPK
"Jangan 'ajang cakar-cakaran ini meluas. Karenanya, mulai dari komisioner, penyidik yang terbelah itu dipanggil untuk duduk bareng dan membahas apa persoalan sebenarnya,” saran Neta.
Neta juga mengingatkan agar tidak ada tebang pilih. Apabila ada yang diduga melakukan pelanggaran etik, maka harus diperiksa.
"Misalnya Novel yang dekat dengan kubu 02, ini harus diperiksa juga. Kalau dia mau bermain politik ya harus cantik, jangan terlihat. Kan berbagai temuan berupa foto lagi bersama pendukung 02, Partai Gerindra juga menyebut kalau dia calon jaksa agung kalau Capres 02 jadi presiden," paparnya.
Kendati demikian, Neta berpandangan KPK ke depan sangat memerlukan komisioner yang tegas.
“Kita tidak bisa berharap banyak dari komisioner sekarang ini, tapi paling tidak komisi III harus memanggil, minimal untuk meredakan konflik di sana," pungkasnya.(jpnn)
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai kisruh di internal KPK yang terlihat ke publik menunjukkan bahwa dalam institusi tersebut tidak terlepas dari manuver politik yang sedang terjadi. Bahkan, sambung Margarito, sejak KPK mendefinisikan sendiri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
