Komisi VII DPR Soroti Lemahnya Pengawasan BPH Migas
Rabu, 12 Februari 2020 – 23:55 WIB
"Ini saya minta diturunkan. Paling tidak mendekati tarif rata-rata tertimbang, karena sangat membebani industri di KIM (Kawasan Industri Medan-red) dan sekitarnya," katanya.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo mengatakan bahwa pengawasan Migas di hilir yang menjadi tanggung jawab BPH Migas tidak efektif. Contohnya terkait realisasi solar bersubsudi tahun 2019 yang melampaui kuota sebesar 1,7 juta KL, yang dicurigai terjadi karena penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri. (fat/jpnn)
Komisi VII DPR menyoroti lemahnya pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tahun 2019,
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Arus Balik Lebaran, BPH Migas Pastikan Stok BBM di Sumsel Aman
- Komisi VII Bakal Cecar Menteri ESDM soal Tambang Shanty Alda
- Komisi VII DPR Bakal Panggil Menteri Bahlil yang Diduga Menyalahgunakan Wewenang
- Kunjungi Pertamina, Kepala BPH Migas: Saya Lihat Kesiapannya Sudah Cukup Baik
- Legislator PKS Minta Pengawasan Pembelian LPG 3 Kilogram Diperketat
- Soroti Kebakaran Tungku Smelter, Adian: Proritaskan untuk Tangani Korban