Komisi VIII Ungkap 411 Daerah Tidak Memperbarui Data Kemiskinan

Dia mengungkap sampai hari ini baru 103 kabupaten kota yang melakukan update data kemiskinan.

"Ada 411 kabupaten/kota yang tidak sama sekali melakukan update data kemiskinan," ungkap politikus Partai Amanat Nasional itu.

Karena itu, kata Yandri, tidak salah bila ada berita di media sosial, media massa, bahkan hasil kunjungan kerja di lapangan yang menemukan masih banyak tumpang tindih data kemiskinan.

"Misalnya, masih banyak orang yang sudah meninggal dunia, tetapi masih ada datanya (masuk dalam data penduduk miskin)," jelas Yandri.

Selain itu, Yandri mencontohkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada 2.000 data orang mendapat bantuan, tetapi alamatnya tidak bisa dikonfirmasi.

"Oleh karena itu, sebenarnya negara ini satu pemerintahan. Sejatinya harus punya satu data kemiskinan," ungkap Yandri.

Yandri menjelaskan Komisi II DPR dulu bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri, dengan e-KTP bisa melakukan perbaikan.

Dengan e-KTP, ujar dia, maka terjadi satu identitas saja untuk warga negara.