JPNN.com 
Komisi VIII Ungkap 411 Daerah Tidak Memperbarui Data Kemiskinan
Dengan adanya e-KTP, dia berharap bisa disandingkan dengan data Kemensos untuk memastikan menghadirkan satu data kemiskinan.
Sekarang, kata dia, Kemensos leading sector-nya menangani orang miskin, tetapi banyak juga kementerian/lembaga memberi bantuan seperti Kemendikbud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain dengan indikator berbeda-beda.
Nah, Yandri berharap dengan adanya rapat gabungan ini ada kemauan kuat dari pemerintah untuk menciptakan satu data kemiskinan.
"Perlu adanya surat keputusan bersama (SKB) antara mensos dan mendagri untuk memastikan tidak ada gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai desa itu tidak fokus dengan data kemiskinan. Indikatornya harus sama sehingga tidak ada lagi pemborosan, termasuk di BPJS (Kesehatan)," paparnya.
"Bayangkan, waktu itu berapa belas juta data BPJS tidak sinkron dengan Kemensos. Berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran. Yang berhak dapat menjadi tidak dapat, justru yang tidak berhak ternyata mendapatkan," pungkas Yandri. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Komisi VIII DPR mengungkap soal simpang siur data kemiskinan saat rapat kerja dengan pemerintah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Waketum PAN: Penggunaan Hak Angket di DPR Tidak Diperlukan
- MK Tolak Gugatan Paslon 01 dan 03, Yandri Susanto PAN: Alhamdulillah, Sesuai Prediksi Kami
- Wakil Ketua MPR Tegaskan Lembaga Pendidikan Berperan Penting Melahirkan SDM Unggul
- Wakil Ketua MPR Mengajak Pendekar Silat Jaga Kerukunan Masyarakat Menjelang Pemilu
- Gibran Dirujak Netizen, Yandri Susanto Melakukan Serangan Balik
- Menyaksikan Debat Cawapres pada Pilpres 2024, Yandri Susanto: Gibran Luar Biasa
