JPNN.com

Komisi X Sesalkan Langkah Ganjar Mau Menutup Sekolah Muhammadiyah

Rabu, 19 Februari 2020 – 22:52 WIB Komisi X Sesalkan Langkah Ganjar Mau Menutup Sekolah Muhammadiyah - JPNN.com
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyayangkan rencana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan menutup SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, menyusul aksi perundungan terhadap seorang siswi berkebutuhan khusus oleh tiga teman sekelasnya.

“Penutupan sekolah bukan solusi, masalah bullying atau perundungan adalah masalah bersama yang dapat muncul lagi di kemudian hari. Mau berapa sekolah ditutup?” kata Fikri dalam siaran persnya, Rabu (19/2).

Fikri menambahkan, masalah perundungan adalah fenomena yang perlu mendapatkan solusi komperehensif dan berkelanjutan, melalui program yang masif dan didukung seluruh pihak, baik itu sekolah, wali murid, hingga pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan di tingkat lokal. “Bukan hanya karena ada kasus atau insidental saja,” katanya.

Di samping itu, lanjut Fikri, hasil investigasi internal Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang turun langsung menemukan bahwa tiga anak pelaku perundungan adalah siswa baru pindahan yang ditransfer dari sekolah lain.

“Tidak adil rasanya bila serta merta kesalahan ditimpakan kepada SMP Muhammadiyah Butuh,” ujar Fikri.

Fikri menilai justru SMP Muhammadiyah Butuh hanya sedikit di antara banyak sekolah yang bersedia menjadi sekolah inklusi. “Kita mesti apresiasi dengan hadirnya SMP Muhammadiyah Butuh sebagai sekolah inklusif, padahal perundangan mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menunjuk minimal setidaknya satu sekolah inklusi di tiap jenjang pendidikan pada tiap kecamatan,” kata dia.

Seperti diketahui, sekolah inklusi adalah sekolah yang menerapkan kesetaraan terhadap siswa disabilitas, sehingga dapat belajar bersama di kelas reguler bersama-sama teman seusianya yang normal, tanpa harus dikhususkan kelasnya.

“Kalau karena satu kasus lantas sekolah inklusif ini harus ditutup, maka bisa menghilangkan hak-hak anak disabilitas lain di sekitar wilayah itu,” ucap Fikri.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...