Komnas HAM: Istana Dukung Pengemisan Terbuka

"Kalau Presiden sungguh peduli kepada tunanetra dan penyandang cacat secara umum, maka Presiden seharusnya menggunakan wewenang untuk menghapus diskriminasi dan mengalokasikan anggaran dari APBN/APBD dengan jumlah signifikan, untuk memberdayakan mereka secara menyeluruh. Bukan setengah-setengah seperti ini," kata dia.

Berbicara mewakili Komnas HAM, Saharuddin mengingatkan kepada istana dan publik luas, bahwa paradigma pemberdayaan penyandang cacat tidak lagi berorientasi pada charity based. Melainkan sudah harus berubah menjadi human right based. Bagi-bagi uang yang dilakukan kepada masyarakat luas dinilai kurang sehat, karena motivasi sedekah itu merendahkan harkat martabat tunanetra sendiri.

"Karena itu saya juga mengimbau kepada lembaga persatuan penyandang cacat Indonesia, agar memberi pembinaan dengan tidak merendahkan diri dan mengemis berkedok silaturahmi," pungkasnya. (zul-jp)