Komnas HAM Minta Sertifikat Perkawinan Tidak Memberatkan Calon Pengantin
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tidak mempermasalahkan upaya pemerintah yang mewacanakan untuk memunculkan sertifikat perkawinan.
Hanya saja, Taufan berharap sertifikat perkawinan tidak menjadi beban baru bagi calon mempelai.
"Silakan. Sepanjang itu untuk kebaikan calon mempelai dan tidak memberatkan mereka," kata Taufan ditemui setelah menghadiri diskusi dengan tema "Meneguhkan Toleransi Merawat Kebhinekaan Indonesia" di Jakarta Pusat.
Taufan berharap, biaya pembuatan sertifikat perkawinan tidak dibebankan kepada calon mempelai. Pemerintah harus menanggung seluruh biaya penerbitan sertifikat tersebut.
"Artinya anggaran itu dibiayai pemerintah. Kemudian soal waktu (pembuatan sertifikat pernikahan), itu disepakati secara bersama," ucap dia.
Selain itu, kata dia, program sertifikat perkawinan harus memiliki alasan yang jelas. Taufan menekankan kepada edukasi tentang pernikahan dari upaya memunculkan sertifikat tersebut.
"Kalau tujuannya dalam rangka supaya anak muda sebelum menikah itu memahami peran suami dan istri, peran keluarga, oke. Enggak ada masalah itu," tutur dia.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy melontarkan wacana tentang sertifikat perkawinan. Muhadjir lantas menjelaskan manfaat dari penyempurnaan penerapan sertifikat perkawinan bagi pengantin baru.
Usul untuk pembuatan sertifikat perkawinan dilontarkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
- Tenaga Honorer Laporkan Dirut RSUD Sibuhuan ke Komnas HAM
- Rohingya, Mencari Tempat Berlindung
- Banyak Kepala Daerah Tidak Netral Selama Pemilu 2024, Komnas HAM: Politik Uang
- Catatan Komnas HAM: Ratusan Tenaga Kesehatan Kehilangan Hak Pilih Pas Pemilu 2024
- Pantau Pemilu 2024, Komnas HAM Ungkap Persekongkolan 12 Kades di Sidoarjo
- Komnas HAM Minta Warga Gunakan Hak Pilih Pemilu Secara Kritis