JPNN.com 
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Sebut Langkah Pemerintah Berlebihan
Rabu, 08 Mei 2019 – 05:46 WIB
Aksi 212. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
BACA JUGA: Ternyata, KASN Usut Kasus Dialog Ustaz Abdul Somad dengan Prabowo
"Seharusnya Pemerintah mengedepankan asas praduga tak bersalah, asas due process of law dan asas kepastian hukum," tandasnya.(fat/jpnn)
Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia alias KSHUMI menolak pembentukan Tim Hukum Nasional.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Semua Komisioner Bawaslu
- Desak Anies Tekankan Kebebasan Berpendapat, Upaya Mengoreksi Aturan yang Menghambat
- Tim Hukum Nasional Anies-Cak Imin Siap Cegah dan Lawan Kejahatan Pemilu 2024
- Seribu Advokat Perkuat Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin
- Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Gelar Training of Trainers Saksi Demokrasi di Mataram
- Ribuan Advokat Siap Mendukung Kemenangan Anies Baswedan
