Konflik PPP Persulit Verifikasi Faktual di DIY
"Jadi, data di sipol itu juga harus diubah. Kan ini terkait dengan domisili parpol, kalau misal data sipol enggak diubah, maka kami nanti akan datang lagi ke Jalan Tentara Rakyat Mataram. Jadi syaratnya, diubah dulu di sipol," tutur Hamdan.
Menurut Hamdan, pihaknya akan kembali melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap DPW PPP DIY pada 3 Februari mendatang. Jika DPP PPP tidak mengubah alamat kantor DPW PPP DIY yang tertera dalam Sipol, maka KPU akan kembali ke alamat yang tertera, yaitu di Jalan Tentara Rakyat Mataram.
"Statusnya (alamat kantor PPP DI Yogyakarta yang lama,red) aset parpol yang diperebutkan dua kubu. Nah, kubu Pak Romy enggak bisa datang ke kantor itu. Makanya waktu mau verifikasi faktual, kami enggak ketemu dengan pengurus sesuai SK Kemenkumham," pungkas Hamdan.(gir/jpnn)
Sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbuntut panjang hingga menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi faktual.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mardiono PPP Hadiri Halalbihalal Golkar, Ganjar Merespons Begini
- Komisioner KPU: Kami Meyakini Hasil Pemilu ini Akan Tetap Berlaku
- Kode Keras Mardiono Siap Bergabung Untuk Membangun Indonesia
- Mardiono Dinilai Berperan Minim dalam Meraup Suara PPP
- Mardiono Hadiri Halalbihalal Golkar, KIB Belum Bubar?
- Reaksi Elite PAN soal PPP Siap Gabung ke Koalisi Prabowo