Kongres GMNI Jadi Ajang Praktik Musyawarah Mufakat
jpnn.com, AMBON - Kongres Kemaritiman Gerakan Mahasiswa NasionaI Indonesia atau GMNI XXI berlangsung di Ambon ibu kota Provinsi Maluku, sejak Kamis (28/11/19) berjalan sesuai dengan tata tertib persidangan.
Kongres yang dibuka oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara ini masih terus berlangsung hingga Senin, 2 Desember 2019 dini hari.
Ketua DPC GMNI Sumedang, Maria Fatima menyesali ketidakdisiplinan para kader Sukarnois bermusyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana amanat Sila 4 Pancasila.
“Pada Sidang Pleno IV, terdapat anggota delegasi yang melakukan walk out walau peserta yang di dalam sidang masih memenuhi syarat 1/2n + 1,” jelas Maria Fatima.
Sebanyak 91 dari total 140 DPC dan DPD masih terus melanjutkan persidangan Pleno IV dan V, yakni Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno dan Pembahasan Laporan Pertanggung-Jawaban Dewan Pengurus Pusat GMNI 2017-2019.
“Ini musyawarah tidak bulat, walau tetap legal kurang legitimate dari kacamata ideologi,” sesal Maria Fatima.
Fatima berharap para kader nasionalis di GMNI menjiwai karakter revolusioner dan progresif terutama ketika membahas masa depan organisasi warisan Sukarno tersebut. Sehingga, dia berharap doktrin persatuan bisa dipraktikkan di dalam Kongres XXI yang bertema strategis bagi masa depan bangsa Indonesia.
“GMNI sebagai wadah kaum nasionalis harus tetap mengedepankan persatuan, berdasar rasionalitas dan integritas sebagai konsekuensi dari organisasi ber moto pejuang-pemikir,” tandas Fatima.
Kongres Kemaritiman Gerakan Mahasiswa NasionaI Indonesia XXI berlangsung di Ambon ibu kota Provinsi Maluku, sejak Kamis (28/11/19) berjalan sesuai dengan tata tertib persidangan.
- GMNI Gelar Demonstrasi Desak Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual dan Pengeroyokan
- Ketum GMNI Imbau Semua Pihak Menerima Hasil Pemilu
- GMNI Jawa Timur Serukan Pemilu Damai Tanpa Provokasi
- Ketum GMNI Menolak Gerakan Pemakzulan Presiden Jokowi
- Ketum GMNI Minta Hasto Setop Berpolemik soal Alutsista
- Ganjar: Mohon Maaf, Anda Bekerja Luar Biasa, tetapi Mungkin Tidak Masuk Kabinet