Konsolidasi Nasional Pimpinan FPKS, Tolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
jpnn.com, JAKARTA - Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS Seluruh Indonesia yang telah selesai dilaksanakan, Sabtu (26/3), menghasilkan sejumlah keputusan penting dan strategis.
Konsolidasi Nasional Fraksi PKS Seluruh Indonesia merekomendasikan lima poin yang menjadi fokus perhatian dalam membingkai seluruh kerja anggota legislatif dari pusat hingga daerah.
"Ada lima kesepakatan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada publik,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3).
Pertama, Jazuli menjelaskan, Fraksi PKS harus menjadi yang terdepan dalam meperjuangkan kepentingan rakyat.
Kemudian, selalu hadir dalam setiap permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Fraksi PKS DPR RI mengajukan hak angket atas kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng," ujar Jazuli.
Kedua, anggota legislatif PKS baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota,harus menjadi lokomotif kemenangan partainya pada Pemilu 2024 di daerah pemilihan masing-masing.
“Karena itu semua anggota legislatif baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota harus mampu bersinergi, bergerak bersama-sama memenangkan partai,” anggota Komisi I DPR Dapil Banten, ini.
Konsolidasi Nasional Pimpinan Fraksi PKS menghasilkan lima keputusan strategis. Ada soal menolak pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Soal Putusan MK, HNW Singgung Perbaikan untuk Pemilu ke Depan
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Bagaimana Sikap PKS dan NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Begini Kata Surya Paloh
- Habib Aboe Tegaskan Kunjungan PKS ke Nasdem dan PKB Bukan untuk Perpisahan
- Seusai Penetapan Prabowo-Gibran, PKS Berencana Temui NasDem dan PKB