Konsultan RKI, Ujung Tombak PKS dalam Melawan Kejahatan Seksual

Mufida kemudian menyinggung satu di antara kegiatan edukasi RKI PKS ialah Sekolah Pra Nikah (SPN) yang materinya berisi pendidikan pencegahan kebebasan dan penyimpangan seksual.

"PKS terbuka mengajak masyarakat yang memiliki perhatian dan kompetensi terhadap kasus kejahatan seksual, untuk bergabung bersama RKI dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual," ujar alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.

Mufida mengatakan PKS pun mendorong adanya aturan di Indonesia yang mengatur hukum atas kasus-kasus kejahatan seksual sebagai bentuk keprihatinan kepada para korban.

Namun, kata dia, aturan tersebut harus mencakup semua perilaku kejahatan seksual.

Oleh karena itu, katanya, Fraksi PKS mengusulkan agar disesuaikan judul dan konten dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kesusilaan.

“RUU TPKS jika berdiri sendiri tanpa pengesahan RKUHP, akan menimbulkan masalah besar yaitu akan terjadi kekosongan hukum bagi semua tindak pidana kesusilaan, yang mencakup semua kejahatan seksual”, ujar Mufida. (ast/jpnn)