JPNN.com 
Konsultasi RUU KPK ke Presiden, Pimpinan DPR Dikritik Fraksi
Senin, 19 Oktober 2015 – 13:30 WIB
KPK
JAKARTA - Langkah pimpinan DPR yang dimotori Ketuanya Setya Novanto mengkonsultasikan usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo, menuai kritik dari fraksi-fraksi di Parlemen, salah satunya fraksi Partai Hanura.
Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan tidak pernah mendelegasikan kewenangan kepada pimpinan DPR untuk berkonsultasi kepada Presiden terkait keputusan revisi UU KPK. Dengan demikian penundaan revisi belum menjadi keputusan karena belum paripurna di DPR.
"Kalau Presiden dan pimpinan DPR berkonsultasi soal RUU KPK dan disebut RUU KPK tak lanjut, sebenarnya keputusan itu belum ada. Pimpinan DPR tak bisa mengambil keputusan atas nama fraksi dalam hal mengambil keputusan strategis. Soal revisi UU KPK itu harus diputuskan di Baleg dan komisi terkait," kata Nurdin di gedung Parlemen Jakarta, Senin (19/10).
Menurutnya, sebelum melakukan konsultasi, pimpinan DPR seharusnya mendengarkan dulu pendapat fraksi-fraksi, pakar dan stakeholder terkait. Tidak bisa seperti yang dilakukan pimpinan DPR yang tiba-tiba menyetujui penundaan revisi UU KPK usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara pekan lalu.
JAKARTA - Langkah pimpinan DPR yang dimotori Ketuanya Setya Novanto mengkonsultasikan usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden
BERITA TERKAIT
- UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI Merespons, Singgung Indonesia Emas 2045
- Oknum Rohaniwan Jadi Terdakwa Kasus Beri Keterangan Palsu di Akta
- Pemprov Kaltim Kirim Bantuan 6.400 Paket Sembako ke Mahakam Ulu
- Kupas Tuntas Dinamika Perjalanan JKN, Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku
- BAZNAS Jateng Salurkan Infak Kemanusiaan Palestina Tahap Dua
- Sultan Sebut Hubungan Erat Indonesia-China Karena Kecakapan Diplomasi Presiden Jokowi
