KontraS Tuding SBY Lindungi Kekerasan Era Orba

Menurutnya, Presiden SBY dan pemerintahan hasil koalisi hanya berorientasi memelihara kursi kekuasaannya. "Semuanya demi pengamanan kedudukan SBY sampai 2014," katanya.

Hal ini, kata dia, membuat kemandulan dan kecerdasan politik Pemerintahan SBY untuk bisa dan berani menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dari Aceh sampai Papua, dari waktu lampau hingga kini. Akibatnya para pelaku pelanggaran HAM bebas berkeliaran berbisnis dan berpolitik menguasai sektor-sektor publik.

"14 tahun paska Soeharto, tidak memberikan batas jelas dan tegas apa yang dimaksud keadilan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terlebih bagi para korban," kata Haris.

Ditambahkan pula bahwa14 tahun pasca-mundurnya Soeharto, tidak ada satu pun kasus-kasus kejahatan di masa otoritarian Orde Baru seperti pelanggaran HAM berat, korupsi dan perampasan tanah rakyat yang diselesaikan. "Para pelakunya bebas leluasa, bahkan ada yang menjadi menteri, wakil menteri, penasehat Presiden, calon presiden dan berbagai posisi lainnya. Gawat, situasi ini justru mengamankan kroni kekerasan rezim orde baru," pungkasnya. (boy/jpnn)