Kontrol APBN, Bentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi
Kamis, 19 Agustus 2010 – 07:56 WIB
Laode menyebutkan, sudah saatnya pemerintah menerapkan prinsip money follows function. Dengan tanggung jawab daerah yang lebih besar, tentu pemerintah harus memberikan alokasi anggaran yang pasti. Jawaban yang diinginkan daerah tentu dengan adanya desentralisasi fiskal. "Selama lima tahun terakhir, itu belum signifikan," ujarnya mengingatkan. (dyn/bay/c4/tof)
JAKARTA - Para anggota DPR yang kecewa dengan postur RAPBN 2011 yang sudah diajukan pemerintah memutuskan membentuk Kaukus Ekonomi Konstitusi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- IKA SKMA Dukung Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Perhutanan Sosial
- Pendaftaran PPS untuk Pilkada Madiun Diperpanjang
- 156 Calon PPK Pilkada Makassar Segera Jalani Tahapan Wawancara
- Butuh 210 PPK Untuk Pilkada Garut
- Menjawab Prabowo, Ganjar: Yang Bekerja Sama Bisa Mengganggu
- Soal Jagoan PDIP di Pilkada Jateng 2024, Ganjar Berkata Begini