Korupsi, Kepala BPKAD Papua Siap Ditembak Mati

Hatari menyatakan bahwa dirinya adalah tim inti yang bicara soal Perda APBD dengan Kementerian Dalam Negeri, dan harus diketahui bahwa sejak dirinya memimpin di Badan Pengelola Keuangan ini, sudah 3 kali mendapat penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian), termasuk menjadi provinsi terbaik dan tercepat dalam penyusunan APBD dan tingkat penyerapan tertinggi soal anggaran di seluruh Indonesia.

 

Oleh sebab itu, dirinya bukan mau bermusuhan dengan kelompok-kelompok tersebut, namun jika ada persoalan atau bukti soal korupsi, silahkan saja laporkan ke aparat hokum, dan jika terbukti dirinya siap ditembak mati di tiang gantungan.

 

Hatari menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan harus memahami secara komprehensif dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah. Seperti, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007.

 

"Jadi, intinya di sini beliau-beliau yang menuding saya, harus memahami secara komprehensif seluruh aturan-aturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan keuangan negara, agar statemen itu tidak menjadi bias," tegasnya.(cak/fud)