JPNN.com 
KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Otsus oleh Lukas Enembe
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengalami apakah dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua menjadi bancakan Gubernur Lukas Enembe.
Pendalaman tersebut dilakukan lewat pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/1).
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan penganggaran untuk APBD termasuk dana otonomi khusus di Provinisi Papua," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Tidak hanya otsus, KPK juga mendalami soal anggaran operasional Lukas selaku Gubernur Papua.
"Didalami juga mengenai pos alokasi anggaran untuk operasional tersangka LE (Lukas Enembe) sebagai gubernur," ungkap Ali.
Dalam kasus ini, Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka.
Uang itu merupakan pemulus agar proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jatuh ke tangan Rijatoni. Rijatono juga sudah ditahan KPK.
Di sisi lain, Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai gubernur Papua sebesar Rp 10 miliar.
Pendalaman tersebut dilakukan KPK lewat pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Papua Yunus Wonda.
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Bagi Jenderal Maruli, Pengubahan KKB ke OPM Berdampak Seperti Ini
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
