KPK Diminta Awasi Proses Penghapusan Hutan Taman Baru di Kepri

"Sekarang ini kan terbalik, kok DPR mau disuruh-suruh mengutak-atik SK 76/MenLHK-II/2015 untuk disahkan secara terselubung sehingga tanpa sadar DPR akan secara langsung mematikan SK 307/KPTS-II/1986," jelas Blasius.

Diingatkanya, DPR jangan terjebak cara-cara yang kesannya benar membahas SK 76/MenLHK-II/2015 padahal itu bersumber dari SK 867/Menhut-II/2014 yang dibatalkan oleh PTUN Tanjungpinang.

"DPR harus hati-hati agar tidak terkena kasus alih fungsi hutan yang menimpa Al Amin di Tanjung Api-api dan kasus Gubernur Riau. Kami berharap KPK awasi dan monitor SK 76/MenLHK-II/2015 sampai dengan pembahasannya di DPR saat ini," pungkasnya.(fas/jpnn)