KPK Harap Laksamana Yudo Punya Komitmen soal Penegakan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengharapkan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memiliki komitmen serius soal penegakan hukum, khususnya soal penanganan kasus rasuah.
"Kami berharap sinergi yang sudah ada ini bisa ditingkatkan lebih lanjut, termasuk juga dalam penegakan hukum. Harapannya begitu," kata Ghufron usai menghadiri acara malam penghargaan Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2022 di Jakarta, Sabtu (3/12) malam.
Ghufron juga mengucapkan selamat kepada Laksamana Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI usulan Presiden Jokowi.
"KPK sekali lagi menghormati dan tentu kemudian menyampaikan selamat dan sukses atas penunjukan Pak Yudo dari Kasal ke Panglima TNI. Sekali lagi kami berharap tentunya adalah selalu sinergi karena selama ini TNI bersama KPK merupakan pilar pilar bangsa menegakkan hukum," ucap Ghufron.
Sebelumnya, rapat internal Komisi I DPR RI menyetujui Yudo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.
Persetujuan Komisi I DPR itu diberikan setelah Yudo menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon panglima TNI.
"Setelah mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota, maka Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Laksamana (TNI) Yudo Margono sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
Meutya menjelaskan seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap pengangkatan Yudo sebagai Panglima TNI sehingga dalam rapat internal Komisi I DPR tidak dilakukan pemungutan suara atau voting.
KPK menginginkan sinergi soal pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan pada era Laksamana Yudo nanti.
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Nurul Ghufron Sengaja Mangkir di Sidang Etik Dewas KPK, Begini Alasannya
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut