KPK Kumpulkan Data Cara Pejabat Daerah Berlebaran

Sayangnya, kata Haryono, Pemda sering tidak mendukung upaya perbaikan IPK. "Pemda tidak mendukung perbaikan IPK, padahal masyarakat sudah ingin negara ini lepas dari korupsi. Tapi Pemdanya tidak mendukung," ulasnya.

Karenanya, lanjut Haryono, KPK akan mengumpulkan data tentang penggunaan fasilitas negara untuk lebaran para pejabatnya. "Tim kita juga dapat laporan masyarakat, kita akan bicarakan masalah ini dengan Mendagri," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, TII merilis data tentang beberapa kepala daerah yang membolehkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, pemberian parsel di lingkungan kerja, dan penggunaan APBD untuk kartu lebaran. TII menilai hal itu bukan sekedar mencerminkan lemahnya komitmen sosial-politik kepala daerah sebagai pemimpin, tetapi juga memunculkan sikap permisif terhadap praktik korupsi.(ara/jpnn)