KPK Periksa Direktur Jenderal Perhubungan Laut

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat terkait penyidikan kasus proyek pembangunan Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011 di Sorong, Papua dengan tersangka mantan General Manager PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan. Sehari setelah penetapan tersangka, KPK langsung melakukan pemeriksaan saksi dalam kasus itu.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan ada satu saksi yang diperiksa terkait kasus itu yakni Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit. "Dia diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa ketika dikonfirmasi, Jumat (12/9).
Priharsa mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan. Namun menurutnya, keterangan Bobby diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas tersangka.
Budi disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan sebesar Rp 24,2 miliar.
KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus itu pada Kamis (11/9). Adapun lokasi yang digeledah adalah Kantor Pusat PT Hutama Karya di Jl MT Haryono Kavling 8 Jakarta Timur, beberapa ruangan di Kementerian Perhubungan, Kantor PPSDM Perhubungan Laut Jl Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, Kantor Hutama Karya Divisi Gedung D di Kebayoran Baru, dan rumah Budi di Serpong. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat terkait penyidikan kasus proyek pembangunan Diklat Pelayaran Kementerian Perhubungan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Pusat Memproses Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah
- Tiga Saksi dari Gapensi Ungkap Fee 13 Persen Disetor ke Alwin Basri Suami Mbak Ita
- Soal Wacana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Legislator Bicara Prinsip Keadilan
- Investasi Jateng di Triwulan I-2025 Capai Rp 21 Triliun
- Hasan Nasbi Hadiri Sidang Kabinet Meski Sudah Mengundurkan Diri, Kok Bisa?
- Tak Hanya Siswa, Orang Dewasa Bermasalah Juga Bakal Dikirim ke Barak Militer