KPK Sambangi Markas PDIP, Suasana Hangat, Ada Kesepakatan

Survei KPK selama tiga dalam pelaksanaan pilkada, membuktikan bagaimana pendanaan politik didukung oleh pengusaha. Ujungnya hal ini akan membuka ruang-ruang korupsi anggaran.

KPK juga menemukan, banyak parpol yang bahkan kesusahan untuk membiayai operasional sehari-harinya. Karena itu, KPK mendorong agar negara menaikkan biaya parpol, yang kini Rp 1.000 per suara.

Di sisi lain, KPK juga ingin partai politik tak sekadar menerima dana. Namun harus bersedia mengubah dirinya. Dalam konteks itulah SIPP ini didorong oleh KPK.

"Jadi kami setuju semua partai dapat bantuan pemerintah. Tetapi di saat yang sama, kami harap parpol menjadi pilar demokrasi yang menyiapkan kader serta calon pemimpin yang nantinya menjalankan pemerintahan bangsa dengan baik," urai Wawan.

Direktur KPK untuk Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul KE menambahkan, SIPP ini merupakan bagian dari Program Anti Korupsi Partai Politik.

Dengan SIPP, KPK ingin mengajak parpol mampu mencetak kader antikorupsi. Caranya adalah dengan memastikan parpol membangun nilai serta memperbaiki sistem di dalamnya.

"Kami perlu pastikan parpol memiliki tata kelola baik sehingga melahirkan elite politik pemimpin negara yang baik," ujar Kumbul.

Inti utama dari SIPP adalah bagaimana parpol membangun sistem integritas berbasis pada lima komponen. Yakni kode etik yang mencakup dokumen etik hingga sistem whistleblowing, demokrasi internal mencakup mekanisme penentuan calon hingga desentralisasi kewenangan, kaderisasi mencakup data base hingga monitoring serta evaluasi, keuangan partai mencakup sumber dan tata kelola, dan rekrutmen mencakup regulasi hingga evaluasi.