KPU Minta Pilkada Halmahera Selatan Tepat Waktu

Terkait penundaan Pilkada Halmahera Selatan itu, sebelumnya sejumlah elemen masyarakat dari Halmahera Selatan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Halmahera Selatan (FKMHS) mendesak KPU Pusat segera melakukan klarifikasi. Juru bicara FKMHS, Santrani Abusama menyatakan, penundaan Pilkada oleh KPU Halmahera Selatan itu tanpa alsan.

"Karena itu kami ingin ada langkah konkrit dari pusat agar Ketua KPUD dan empat anggotanya dikenakan sanksi administratif dan hukum karena mereka sudah dengan sengaja melanggar konstitusi," kata Santrani yang juga Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara.(awa/jpnn)