KPU tak Akan Coret Calon Berijazah S1 Palsu
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk melakukan verifikasi ijazah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak tahun 2015.
Langkah ini dilakukan bertujuan untuk mencegah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan gelar akademik palsu.
“Gelar akademik merupakan salah satu daya tarik yang dapat digunakan peserta pilkada untuk menyakinkan pemilih. Untuk itu, kami ingin memastikan setiap bakal calon berhak atas gelar akademik yang dicantumkan dalam biodata yang disampaikan ke KPU saat pendaftaran,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis (30/7).
Menurut Husni, jika dalam verifikasi ijazah bakal calon ditemukan ijazah palsu untuk pendidikan tingginya, tetap sah sebagai kandidat. Karena persyaratan umum bakal calon kada minimal ijazah SMA.
Namun begitu, hasil verifikasi ijazah perguruan tinggi tetap berdampak pada boleh atau tidaknya bakal calon menggunakan gelar akademik dalam administrasi pilkada.
“Jadi jika pemalsuan ijazah berlanjut ke ranah hukum dan bakal calonnya diputus bersalah oleh pengadilan atas dugaan pemalsuan ijazah, maka bakal calon akan dibatalkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujarnya.
Husni mengatakan pelibatan Kemenristek Dikti merupakan upaya KPU meningkatkan kualitas pemeriksaan dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain untuk mencegah penggunaan gelar akademik palsu, verifikasi juga bertujuan memastikan bakal calon memberikan informasi yang benar tentang dirinya kepada KPU dan publik. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) untuk melakukan verifikasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor
- Buka Pendaftaran Pilkada DKI Jakarta, PKB Siap Memenangkan Calon Potensial
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
- Prabowo Rajin Dampingi Presiden Jokowi, Begini Kata Pengamat
- Mahfud MD, Ketua MA hingga Ketua THN Amin Baca Puisi di HBH IKA UII
- Tingkat Partisipasi Pemilih di Jakarta Turun saat Pemilu 2024